KAJIAN OMNIBUS LAW DISELENGGARAKAN OLEH BEM FAKULTAS HUKUM

Pada 09 Oktober 2020, BEM Fakultas Hukum mengadakan Forum Diskusi perihal pro dan kontra Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pada forum tersebut menghadirkan Bapak Sukarman, SH., M. H yang merupakan Kepala Biro Kunsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) sebagai pemantik diskusi.

Dari hasil kajian dalam Forum Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja, alasan menolak UU Omnibus Law dari pemantik adalah sebagai berikut : Omnibus Law tidak diatur dan tertulis di UU Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain tidak ada dasar hukumnya. Aturan pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi good norm dan good process. Good norm sendiri berkaitan dengan dengan substansi hukum (di mana secara ideal tidak adanya persoalan), namun dalam UU Omnibus Law ini terdapat pasal-pasal kontroversial seperti perizinan, ketenagakerjaan, dan kebijakan lingkungan. Sedangkan good process dalam pembuatan UU Omnibus Law ini patut dicurigai karena terlalu cepat dalam penyusunannya.

Dan dengan demikian BEM Fakultas Hukum menyatakan sikap #mositidakpercaya

KABINET PROGRESIF


CATEGORIES : Forum Diskusi/ AUTHOR : bemfhb